SISTEM KEUANGAN DI INDONESIA
Sejarah memberi tahu kita bahwa tahun 1997 adalah sejarah yang tidak akan pernah dilupakan oleh negara-negara Asia Tenggara, khususnya Indonesia, krisis keuangan, atau di Indonesia mereka menyebutnya krisis mata uang, ekonomi negara-negara Asia Tenggara di kawasan Asia, khususnya Indonesia. Puncak tahun 1998 adalah negara Indonesia benar-benar berada di puncak krisis keuangan, dimana keadaan pada saat itu sangat tragis dan terjadi "kekacauan" dimana-mana.
Salah satu penyebab krisis keuangan ini adalah depresiasi rupiah terhadap dolar dan ketidak stabilan politik di Indonesia. Ketika rupiah terdepresiasi terhadap dolar, utang luar negeri menjadi beban, inflasi melonjak tak terkendali, dan pertukaran dolar-rupee juga membebani keuangan Indonesia. Seiring dengan iklim politik Indonesia yang tidak stabil, banyak investor dan pengusaha yang enggan berinvestasi di Indonesia. Dan itu adalah periode yang akan selalu diingat oleh negara ini.
Sebenarnya dapat ditarik benang merah dari krisis tersebut, yaitu dampak finansial yang terjadi di Thailand pada bulan Juli 1997, mempengaruhi nilai mata uang, harga saham dan nilai lainnya, yang menyebar ke negara lain, salah satunya Indonesia. . Kedua, karena situasi politik dan ekonomi Indonesia yang lemah, utang luar negeri yang tinggi dan inflasi yang tinggi, krisis keuangan yang tak terhindarkan terjadi di Indonesia.
Oleh karena itu ekonomi yang kuat dan juga stabilitas keuangan yang baik mencegah negara ini dari krisis keuangan jilid 2.
Pentingnya menjaga stabilitas sistem keuangan
Pentingnya menjaga stabilitas sistem keuangan tidak bisa dianggap remeh, pengalaman yang didapat. pada tahun 1997-1998 menunjukkan pentingnya. menjaga stabilitas keuangan. Pengertian stabilitas sistem keuangan sendiri adalah sistem keuangan yang stabil dan sistem keuangan yang kuat dan tahan terhadap berbagai gejolak perekonomian, sehingga tetap dapat berperan sebagai perantara, membayar dengan benar dalam penyelenggaraan keuangan. sistem. sistem keuangan (Sumber: Bank Indonesia).
Sistem keuangan berperan penting dalam menyalurkan dana kepada partai politik yang benar-benar membutuhkan uang. Ketika sistem keuangan tidak stabil, secara tidak langsung juga menghambat pertumbuhan ekonomi negara, ketika hal ini terjadi, akibatnya adalah krisis keuangan yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Ada tiga alasan utama pentingnya stabilitas sistem keuangan.
Pertama, sistem keuangan yang stabil menciptakan kepercayaan dan lingkungan yang kondusif bagi deposan dan investor untuk menginvestasikan dananya di lembaga keuangan, termasuk untuk kepentingan masyarakat, terutama nasabah kecil.
Kedua, sistem keuangan yang stabil mendorong intermediasi keuangan yang efisien, yang pada gilirannya dapat mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi.
Ketiga, stabilitas sistem keuangan mendorong aktivitas pasar dan meningkatkan alokasi sumber daya dalam perekonomian. (Sumber: Kajian Stabilitas Keuangan Bank Indonesia Juni 2003).
Jika ini tidak dilakukan, konsekuensinya adalah ketidakpercayaan publik terhadap sistem keuangan, dan bahkan dalam kondisi krisis sistemik, biaya penyelamatannya akan sangat tinggi.
Menjaga stabilitas sistem keuangan
Dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, bank sentral dalam hal ini Bank Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Salah satu yang perlu dilakukan adalah menjaga stabilitas rupiah dan juga menerapkan kebijakan moneter.
Untuk mendukung perekonomian negara dan mewujudkan sistem keuangan yang semakin berkembang dan kompetitif, kebijakan moneter ditekankan untuk menjaga stabilitas nilai rupiah.
Penciptaan dan pelaksanaan kebijakan moneter yang efektif dan efisien memerlukan sistem keuangan yang andal, transparan, amanah, dan bertanggung jawab, didukung oleh sistem pembayaran yang lancar, cepat, akurat, dan aman, serta pengaturan dan pengawasan bank berdasarkan prinsip kehati-hatian, tugasnya adalah:
a) Pembuatan dan pelaksanaan kebijakan moneter.
b) menjaga kelancaran sistem pembayaran.
c) Mengatur dan mengendalikan bank.
Mengenai pengaturan dan pengawasan bank diambil alih oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kehadiran OJK sebenarnya membantu Bank Indonesia sebagai bank sentral untuk menjaga stabilitas sistem keuangan Indonesia.
Demikian visi dan misi Bank Indonesia sebagai bank sentral; Visi Bank Indonesia adalah menjadi lembaga bank sentral yang dapat dipercaya (reliable) baik secara nasional maupun internasional dengan memperkuat nilai-nilai strategisnya dan mencapai inflasi yang rendah dan stabil.
Sementara itu, misi Bank Indonesia sendiri adalah menjaga stabilitas nilai rupiah dengan menjaga stabilitas ekonomi moneter dan mengembangkan stabilitas sistem keuangan untuk pembangunan nasional jangka panjang yang berkelanjutan.
Saat menetapkan tujuan kebijakan moneter penargetan inflasi, target inflasi ditentukan oleh pemerintah. Dalam menetapkan target inflasi, pemerintah berkoordinasi dengan Bank Indonesia.
Berbicara tentang inflasi memang tidak bisa dianggap remeh, karena inflasi yang tinggi merusak sistem keuangan dan juga melemahkan produktivitas perekonomian. Oleh karena itu, pengendalian inflasi bukan hanya tugas negara, tetapi juga pemerintah daerah harus berperan penting dalam pengendalian inflasi di daerahnya, oleh karena itu perlu dibentuk TPID (Tim Pemantau dan Pengendalian Inflasi Daerah).
Selain itu, Bank Indonesia berwenang melakukan operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing, menetapkan discount rate, menetapkan giro wajib minimum, dan mengatur kredit atau pembiayaan.
Dalam rangka menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah, Bank Indonesia melaksanakan kebijakan moneter secara berkesinambungan, konsisten, dan transparan serta wajib memperhatikan kebijakan umum ekonomi pemerintah sesuai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 200 tentang Perubahan Undang-Undang Bank Indonesia no 23 Tahun 1999.
Untuk menjamin kelancaran sistem pembayaran, sistem pembayaran yang efisien, cepat, akurat, lancar dan aman merupakan salah satu prasyarat bagi keberhasilan pencapaian tujuan kebijakan moneter.
Sehubungan dengan itu, Bank Indonesia berwenang mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, memberikan kewenangan untuk menetapkan penggunaan alat pembayaran dan mengatur penyelenggaraan sistem pembayaran.
Bank Indonesia sebagai bank sentral harus menjalankan tugas tersebut untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, begitu juga dengan Bank Indonesia Sebagai lender of last resort harus bisa membuat kebijakan yang dapat menjaga stabilitas sistem keuangan itu sendiri. Selain Bank Indonesia, pemerintah sendiri harus mampu menjaga iklim politik yang kondusif di negeri ini.
Selain memudahkan investor untuk masuk ke pasar atau memperkuat iklim investasi, juga memperkuat posisi ekonomi kita, serta membatasi impor dan memfasilitasi kebijakan seperti insentif pajak atau nol bagi para eksportir yang ingin mengekspor barangnya. Pajak eksportir lokal, jadi di dalam negeri, jadi kita ekspor banyak yang kita dapat, secara tidak langsung ekonomi kita semakin kuat dan tetap stabil.
Untuk menghindari terulangnya peristiwa 1997-1998, ekonomi yang kuat adalah salah satu syaratnya untuk menghindari krisis keuangan, selain kekuatan keuangan atau pembiayaan, stabilitas atau pemeliharaan stabilitas sistem keuangan.
Stabilitas politik negara ini juga berperan besar dalam menjaga stabilitas sistem keuangan jika dilihat pada tahun 1998. Selain itu, bank sentral, dalam hal ini Bank Indonesia, juga harus mampu menjaga stabilitas nilai. rupiah sebagai kebijakan moneter dalam mengendalikan inflasi dan menjaga kelancaran fungsi sistem pembayaran.
Jika hal-hal tersebut dapat dilakukan secara terus menerus, maka stabilitas sistem keuangan pemerintah dapat terjaga. Dan tragedi 1998 tidak akan terulang lagi.
